top of page
LIBRONENSIA
2B FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAYJEND SUNGKONO
MOJOKERTO
CIRI - CIRI NEGARA MENGALAMI KRISIS EKONOMI
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Turun
Inflasi
Angka Kemiskinan Meningkat
Suku Bunga Tinggi
Angka Pengangguran Meningkat
Defisit APBN
Ekspor Menurun
(Tidak ada kepercayaan dalam hubungan antar negara)
practice_areas
16 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
Paket Kebijakan Jilid I
Memiliki tiga fokus, pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, dan yang ketiga meningkatkan investasi di sektor properti.
Paket Kebijakan Jilid II
Berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA. Seperti kemudahan lahayan investasi 3 jam, tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pembebasan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito, perampingan izin sektor kehutanan.
Paket Kebijakan Jilid III
Isinya melengkapi paket kebijakan I dan II. Namun paket ini mencakup penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas. Kedua, perluasan penerima KUR. Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
Paket Kebijakan Jilid IV
Mengatur mengenai penetapan formulasi penetapan UMP yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Paket Kebijakan Jilid V
Berisi mengenai revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu. Selain itu juga menghilangkan pajak berganda untuk REIT.
Paket Kebijakan Jilid VI
Memuat soal insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM.
Paket Kebijakan Jilid VII
Mengatur soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah.
Paket Kebijakan Jilid VIII
Mencakup 3 paket, yang pertama one map policy, kedua mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi kilang nasional, yang ketiga adalah pemberian insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat.
Paket Kebijakan Jilid IX
Mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-kota.
Paket Kebijakan Jilid X
Terdapat 10 poin penting yang diharapkan mampu memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia (EODB). Pertama kemudahan dalam memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan, ketiga pendaftaran properti, keempat pembayaran pajak, kelima akses perkreditan, keenam penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana, ketujuh penyambungan listrik, kedelapan perdagangan lintas negara, kesembilan penyelesaian permasalahan kepailitan, dan sepuluh perlindungan terhadap investor minoritas.
Paket Kebijakan Jilid XI
Mengatur soal KUR yang diorientasikan ekspor dan dana investasi real estate, prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (dwelling time) dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan.
Paket Kebijakan Jilid XII
Mengatur soal mendorong pertumbuhan UKM dengan memberikan kemudahan memulai usaha.
Paket Kebijakan Jilid XIII
Menitik beratkan pada mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Caranya dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah.
Paket Kebijakan Jilid XIIV
Mengenai peta jalan (roadmap) mengenai perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Roadmap ini diterbitkan guna mencapai tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara di 2020. Ada delapan aspek pengaturan mengenai roadmap e-commerce meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, kemanan siber dan pembentukan manajemen pelaksana.
Paket Kebijakan Jilid XV
Berisi tentang 'Pengembangan Usaha dan Tingkatkan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional'. Paket kebijakan ini diterbitkan mengingat tingginya biaya logistik yang cukup tinggi.
Paket Kebijakan Jilid XVI
Upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Terdapat dua tahapan yaitu :
​​
Tahap Pertama
​
1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha (end to end).
2. Penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata.
3. Penerapan perizinan dengan penggunaan data sharing.
​
Tahap Kedua
​
1. Reformasi peraturan perizinan berusaha.
2. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission)
*sumber :
Paket Kebijkan I - XIIV
https://economy.okezone.com/read/2016/11/10/20/1538279/daftar-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-i-hingga-xiv?page=1
Paket Kebijakan XV
https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/20/1717094/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-xv-terbit-ini-isi-lengkapnya
Paket Kebijakan XVI
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3622929/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jokowi-jilid-ke-16
our_vision
NAMA KELOMPOK
FAJAR NUGROHO D. Y.
Nim : 2017.05.1.088
Mojokerto, 11 Maret 1995
​
ESSY TITIA K.
Nim : 2017.05.1.086
Mojokerto 5 Februari 1999
HERU SETIAWAN
Nim : 2017.05.1.112
Mojokerto, 9 Desember 1994
IGNATUS GUSTI NUSANTARA
Nim : 2017.05.1.114
Mojokerto, 14 Mei 1999
HENDRA CAHYONO
Nim : 2017.05.1.110
Mojokerto,
29 MEI 1996
FEBBY FAHRUDI
Nim : 2017.05.1.091
Mojokerto,
24 Maret 1997
DODI LESTARI
Nim : 2017.05.1.070
Sidoarjo,
17 Agustus 1997
ATTORNEYS
CONTACT
KNOLL & WALTERS
OUR ADDRESS
For any general inquiries, please fill in the following contact form:
contact
bottom of page